Politik – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi partai yang solid dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya saat meresmikan pembukaan Muktamar VI PKB yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali.
"PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit, insya Allah, sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT. Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.
Wapres Ma'ruf juga mengapresiasi PKB sebagai gerakan politik yang telah melakukan perbaikan dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat, terbukti dari perolehan suara sebanyak 10 persen pada Pemilu 2024.
Meski demikian, ia optimistis PKB memiliki potensi untuk meraih suara lebih tinggi, seperti yang pernah dicapai pada Pemilu 1999.
"Saya pikir barangkali 10 persen itu belum maksimal, ya. Belum kan? Belum mentok kan? Artinya, masih bisa naik lagi. Betul kan? 1999, PKB pertama kali pemilu dapat 13 persen. Jadi kalau begitu, yang akan datang PKB, insya Allah bisa juga dapat 13 persen," ungkap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PKB membawa tanggung jawab besar bagi partai tersebut dalam pembangunan bangsa.
Ia berharap para anggota legislatif terpilih dari PKB di DPR, DPD, dan DPRD dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membawa kemaslahatan umat.
Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam pidatonya menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi kader PKB, termasuk beban finansial yang harus ditanggung oleh calon legislatif yang tidak terpilih.
Muhaimin juga menyebut telah menitipkan usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait standar honorarium anggota DPRD yang dianggap terlalu rendah.
"Saya mengerti betul bahwa caleg ini berhasil dengan keringat, pembiayaan, dan seluruh pengorbanan. Saya tahu banyak yang meninggalkan hutang di sana-sini," kata Muhaimin, menekankan pentingnya revisi peraturan tersebut.
Di tengah berlangsungnya Muktamar VI PKB, muncul penolakan dari elemen masyarakat Bali, seperti Poros Pemuda Pariwisata dan Budayawan Bali, yang mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi Bali akibat muktamar tersebut.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Umarsyah mendesak agar PKB membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali, mengingat adanya kekhawatiran akan timbulnya gesekan antar elemen masyarakat.
"Mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center," ujar Umarsyah.
Meskipun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam muktamar ini tidak menjadi masalah bagi partai.
Huda menilai kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sudah cukup mewakili pemerintah dalam acara tersebut.
"Saya kira beliau memutus Pak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam, saya kira cukup untuk mewakili phelatan muktamar di Bali," kata Huda.
Muktamar VI PKB ini diharapkan dapat menjadi forum untuk memperkuat disiplin, kemandirian, dan arah politik partai dalam lima tahun ke depan, termasuk pemilihan Ketua Umum PKB dan pembahasan strategi politik untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang akan datang.***
Tags
Politik